Loading

Artikel

Dilema Pelarangan Miras
18/Desember/2014
Category: artikel
Maraknya korban minuman keras (miras) oplosan di Sumedang, Jawa Barat, akhir-akhir ini menambah deretan panjang kasus asusila di Indonesia. Miras yang jelas-jelas merugikan masyarakat, ternyata distribusinya lancar jaya layaknya jalan tol.

Pemerintah melarang distribusi miras oplosan karena mengakibatkan hilangnya nyawa. Melarang distribusi miras memang menjadi dilema pemerintah di negeri ini. Pemasukan pajak dari produksi miras sangat tinggi. Pada 2012 pendapatan negara dari tarif cukai miras yang mengandung etil alkohol Rp 3,2 triliun serta pendapatan dari etil alkohol dan etanol Rp 123 miliar.

Pada 2013 hingga September, pendapatan cukai dan tembakau Rp 76,3 triliun, dari jumlah ini 96 persen dari cukai tembakau. Adapun cukai miras berkontribusi 3,84 persen dan cukai etil alkohol 0,14 persen. Itulah sebabnya pemerintah seperti memakan buah simalakama. Jika miras dilarang, pemasukan berkurang; jika tidak dilarang, akan merusak generasi.

Karena dilema ini, yang bisa dilakukan hanyalah pengaturan. Miras oplosan ilegal karena tidak mendapatkan izin dan tidak membayar pajak. Artinya, tidak ada pemasukan bagi negara dari miras oplosan ini. Miras oplosan diharamkan pemerintah. Berbeda dengan miras legal yang izin pendiriannya jelas. Karena izin pendiriannya jelas, jelas pula pembayaran pajaknya. Negara mendapatkan keuntungan dari penjualan miras legal. Artinya, miras legal dihukumi halal oleh pemerintah.

Ironi sekali. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ternyata bimbang menetapkan hukum halal haram miras. Miras dihalalkan jika menghasilkan pemasukan bagi negara, sebaliknya diharamkan jika tidak menghasilkan pemasukan. Jika halal haram berdasarkan pada standar untung rugi, selamanya kasus miras oplosan akan berulang memakan korban. Saatnya menggunakan standar hukum yang jelas, yaitu standar hukum Allah dalam menetapkan halal haram.

sumber dari republika.co.id
lampiran : tidak ditemukan